BALIKPAPAN – Polda Kalimantan Timur menyikapi secara serius informasi yang berkembang mengenai dugaan perekrutan warga asal Balikpapan maupun Kalimantan Timur untuk diberangkatkan ke Rusia dan diduga terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina.
Informasi tersebut menjadi perhatian kepolisian, khususnya terkait dugaan pola perekrutan, pihak yang menawarkan keberangkatan, mekanisme perjalanan, serta kemungkinan adanya indikasi tindak pidana yang merugikan atau membahayakan keselamatan masyarakat.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan aktivitas perekrutan ilegal maupun tindak pidana lintas negara perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan pendalaman secara profesional.
“Informasi yang berkembang di masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, untuk memastikan kebenaran terkait dugaan perekrutan, modus yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, maupun keberangkatan warga ke luar negeri, diperlukan verifikasi terhadap fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kombes Pol Tedy Sopandi.
Terkait informasi mengenai dugaan perekrutan melalui agen, komunikasi dari mulut ke mulut, media sosial, maupun grup percakapan, Polda Kaltim belum dapat memastikan pola yang digunakan dalam dugaan jaringan tersebut.
Demikian pula informasi mengenai dugaan penggunaan alasan perjalanan umrah sebagai modus untuk menutupi tujuan keberangkatan ke Rusia, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut terhadap keterangan pihak-pihak terkait dan dokumen perjalanan yang relevan.
Polda Kaltim menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengenai informasi adanya warga Balikpapan yang disebut hampir berangkat ke Rusia pada 23 Maret 2026 melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, serta informasi mengenai warga lainnya yang dikabarkan telah berangkat dan belum dapat dihubungi, Polda Kaltim belum dapat memberikan konfirmasi sebelum dilakukan verifikasi terhadap data dan informasi tersebut.
Polda Kaltim juga belum dapat memastikan keberadaan, status, maupun kondisi warga yang disebut dalam pemberitaan tersebut. Apabila terdapat laporan resmi mengenai orang hilang atau informasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana, hal tersebut akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan kewenangan kepolisian.
Terkait pertanyaan mengenai keberadaan jaringan perekrut, dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk informasi mengenai grup WhatsApp yang disebut sebagai “Pekerja Rusia”, serta apakah telah terdapat penetapan tersangka, Polda Kaltim belum dapat menyampaikan konfirmasi apabila belum terdapat hasil penanganan perkara yang secara resmi dapat disampaikan kepada publik.
Kepolisian mengedepankan prinsip kehati-hatian agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan kesimpangsiuran, tidak merugikan pihak-pihak yang belum terverifikasi, serta tetap menghormati proses hukum.
Dalam penanganan informasi yang memiliki dimensi lintas negara, Polda Kaltim dapat melakukan koordinasi dengan Mabes Polri dan instansi terkait lainnya, termasuk Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta instansi berwenang sesuai kebutuhan dan ruang lingkup penanganan.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung verifikasi informasi, penelusuran dugaan tindak pidana, serta memastikan langkah penanganan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Polda Kaltim mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang menjanjikan penghasilan besar dengan proses keberangkatan yang tidak transparan, menggunakan perantara yang tidak jelas legalitasnya, atau meminta calon pekerja menggunakan dokumen maupun keterangan perjalanan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.
Masyarakat diharapkan memastikan legalitas perusahaan penempatan, kejelasan kontrak kerja, negara tujuan, jenis pekerjaan, serta prosedur keberangkatan sebelum mengambil keputusan.
Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan perekrutan ilegal, perdagangan orang, penipuan berkedok pekerjaan, atau aktivitas lain yang berpotensi membahayakan keselamatan warga, agar segera melaporkan kepada kepolisian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
“Polri berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menindaklanjuti setiap informasi yang memiliki indikasi pelanggaran hukum secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta. Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas serta segera menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan praktik yang membahayakan warga,” tutup Kombes Pol Tedy Sopandi.
