Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur menahan seorang tersangka berinisial DN dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Dalam perkara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024 tersebut, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp4.168.554.186,72 atau sekitar Rp4,16 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltim, Kombes Pol. Dicky Ario Yustisianto, S.I.K., S.H., menjelaskan bahwa penahanan terhadap tersangka DN dilaksanakan pada Selasa (17/11/2026), setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Polda Kaltim, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan.
Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fisik tersangka sebelum menjalani penahanan. Dalam proses tersebut, DN juga didampingi oleh penasihat hukumnya. Setelah dinyatakan sehat, penyidik kemudian membawa tersangka ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda Kaltim untuk menjalani penahanan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
“Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dimasukkan ke rumah tahanan,” ujar Kombes Pol. Dicky, Rabu (18/11/2026).
Penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/6/XI/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 17 November 2026.
Perkara ini berawal dari dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2024. Penyidikan terhadap perkara tersebut telah dimulai sejak 1 April 2026 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/IV/2026/SPKT.Ditreskrimsus/Polda Kaltim.
Selanjutnya, DN ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juli 2026 melalui Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/16/VII/RES.3.5./2026/Ditreskrimsus. Penetapan tersangka dan langkah penahanan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan serta didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Sementara itu, Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKBP Kadek Adi Budi Astawa, S.I.K., M.Si., mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.168.554.186,72.
“Total kerugian keuangan negara dalam perkara pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I ini mencapai Rp4.168.554.186,72,” jelas AKBP Kadek.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Ia juga menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap tahapan penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga saat ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim masih terus mendalami dugaan penyimpangan penggunaan anggaran APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024 untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Polda Kaltim berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana korupsi secara profesional dan sesuai prosedur hukum, sebagai wujud upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

