Poldakaltim.com, Jawa Barat – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, memantau kegiatan akselerasi percepatan vaksinasi yang diadakan di seluruh Provinsi di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, mereka meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi yang diadakan di Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin ditargetkan dalam kegiatan percepatan vaksinasi ini.
“Terima kasih karena hari ini rekan-rekan semua telah melaksanakan kegiatan vaksinasi serentak. Tadi dilaporkan kurang lebih 5 ribu titik dengan target minimal hari ini 1,2 juta. Apabila ada wilayah kemudian target bisa melebihi, saya berikan apresiasi. Saya akan ikuti sampai sore nanti,” kata Sigit saat menyapa secara virtual kegiatan vaksinasi se-Indonesia bersama dengan para Menteri, Kamis (23/12).
Dalam arahannya, mantan Kapolda Banten ini meminta kepada wilayah yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen untuk berpacu dalam mengejar target tersebut dengan melakukan berbagai macam strategi percepatan.
Disisi lain, Sigit mengapresiasi bahwa ada beberapa wilayah di Indonesia yang capaian vaksinasi pertamanya sudah mencapai angka 100 persen. Seperti, DKI Jakarta, Kepri, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah vaksin kedua kita rata-rata nasional sudah masuk diangka 40 persen. Walaupun ini bagian dari rata-rata beberapa wilayah yang tentunya masih juga ada yang kurang. Demikian harapan kita bagaimana kemudian wilayah yang masih di bawah 70 persen tolong betul-betul di pacu,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.
Sigit menyadari, setiap wilayah memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda. Namun, kata Sigit, hal itu bisa diantisipasi dengan modifikasi strategi yang disesuaikan dengan kewilayahan masing-masing.
Menurutnya, akselerasi vaksinasi demi mewujudkan kekebalan komunal sebagaimana target Presiden Joko Widodo (Jokowi), sangat penting terkait pengendalian Pandemi Covid-19. Hal itu juga sebagai upaya antisipasi adanya varian baru Covid-19 yakni, Omicron.
“Jadi tolong yang masih belum, rekan-rekan bisa menanyakan atau kemudian melakukan modifikasi terkait dengan strategi. Karena saya tahu, masing-masing wilayah memiliki kesulitan yang berbeda. Ini perlu dilakukan karena varian baru Omicron, Kepala BNPB sudab sampaikan sudah terdeteksi delapan,” ucap Sigit.
Lebih dalam, Sigit menekankan, akselerasi vaksinasi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Karenanya, dalam periode Nataru, Sigit menyampaikan, telah menggelar Operasi Lilin, yang didalamnya disiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan.
“Kita membuat di pos pengamanan dan pos pelayanan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung strategi vaksinasi. Kita siapkan gerai vaksin dan di Rest Area kita siapkan pos pengamanan. Pada saat aplikasi PeduliLindungi kemudian deteksi ada masyarakat belum vaksin atau baru vaksin sekali atau terkonfirmasi positif tentunya kita berikan langkah-langkah, yang belum vaksin kita vaksin. Kemudian yang terkonfirmasi kita tempatkan di isolasi sementara kemudian tindaklanjuti apakah kita bawa ke rumah sakit rujukan atau tempat isolasi yang dipersiapkan,” papar Sigit.
Dengan upaya itu, Sigit berharap, di periode Nataru, aktivitas masyarakat dapat berjalan sehingga meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dan disisi lain, penegakan protokol kesehatan serta pengendalian Covid-19 dapat berjalan dengan baik.
“Kita tetap harus waspada dan menjaga agar laju Covid-19 bisa kita kendalikan dengan menegakan aturan prokes secara ketat, lalu kuat dalam akselerasi percepatan vaksinasi, dan memperkuat langkah-langkah 3M dan 3T. Sehingga, itu semua jadi satu bagian yang harus kita laksanakan didalam operasi Nataru kali ini. Mohon doanya agar rangkaian ini berjalan lancar. Masyarakat bisa laksanakan aktivitas disatu sisi laju Covid-19. pertumbuhannya bisa kita kendalikan,” tutur Sigit.
Humas Polda Kaltim