Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Berau – Polres Berau memperkuat koordinasi bersama instansi terkait dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam menyikapi persoalan antrean panjang serta dugaan keterbatasan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Berau.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan dan penyaluran BBM bersubsidi yang digelar Satuan Reserse Kriminal Polres Berau di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Berau, Jalan Gatot Subroto, Senin (10/08/26).
Rakor dipimpin Kasat Reskrim Polres Berau AKP Muhammad Fajri dan dihadiri perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau serta para pengelola SPBU se-Kabupaten Berau.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya berkaitan dengan antrean kendaraan yang cukup panjang dan kelancaran penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
Kasat Reskrim Polres Berau AKP Muhammad Fajri mengatakan, rakor tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesamaan langkah dalam melakukan pengawasan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Kami ingin mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari keterbatasan kuota, mekanisme pengawasan hingga kemungkinan adanya penyalahgunaan QR Code dan identitas kendaraan. BBM bersubsidi harus dapat diterima masyarakat yang memang memiliki hak,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama diperlukan untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, langkah tersebut juga penting untuk mencegah munculnya permasalahan yang dapat berdampak terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam rakor, Polres Berau turut memberikan sejumlah penekanan kepada pihak terkait agar meningkatkan pengawasan di lingkungan SPBU, terutama terhadap proses pengisian dan penerapan ketentuan bagi konsumen.
Penataan mekanisme antrean juga menjadi salah satu pembahasan. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas masyarakat di kawasan SPBU dapat berlangsung lebih teratur serta menghindari potensi gesekan maupun gangguan ketertiban.
Dari hasil pembahasan, Polres Berau bersama instansi terkait dan pengelola SPBU menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, di antaranya memperketat pengawasan distribusi, meningkatkan koordinasi apabila ditemukan kendala di lapangan, serta melakukan penataan antrean kendaraan.
Polres Berau menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran BBM bersubsidi sebagai bentuk upaya menjaga distribusi tetap berjalan tertib, transparan dan tepat sasaran.
Melalui sinergitas antara kepolisian, pemerintah daerah, pihak Pertamina dan pengelola SPBU, diharapkan persoalan antrean panjang dan potensi kelangkaan BBM bersubsidi dapat diminimalisir serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan aman dan kondusif.
Humas Polda Kaltim