Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Balikpapan — Pemerintah Kota Balikpapan bersama sejumlah instansi pusat dan daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergitas Lintas Sektor dalam Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Timur”. Kegiatan berlangsung pada Selasa (11/11/2025) di Aula Auditorium Gedung Pemkot Balikpapan.
FGD dihadiri Sekda Kota Balikpapan Muhaimin, S.T., M.T., perwakilan BPOM Kaltim, Balai Besar Karantina Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kaltim, jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, serta unsur kepolisian. Dari Polda Kaltim hadir Kasubdit 2 Dit Intelkam Kompol Agung Nursapto, Wakapolres Mahulu Kompol Dherie Alim, Kompol I G.N Adi Suarmita, para Kanit Dit Intelkam, serta Kaur DVI Subbiddokpol Polda Kaltim Drg. Muh. Irfan Siregar, Sp.Perio. Kegiatan juga diikuti perwakilan TNI-Polri New Jurnalis, Diskominfo, SPPG kabupaten/kota, dan personel Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Kaltim.
Kegiatan diawali registrasi peserta, pembukaan, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah narasumber lintas sektor.
Paparan pertama disampaikan Binti Maulina Putri, S.Tr.Gz., M.Gz., perwakilan BGN Regional Kaltim, yang memaparkan tujuan utama Program MBG dalam meningkatkan asupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menjelaskan peran Badan Gizi Nasional dalam koordinasi kebijakan, tata kelola, pendistribusian, promosi, hingga pengawasan pemenuhan gizi nasional. Binti turut menyoroti tantangan seperti keterbatasan SDM, kurangnya kepatuhan SOP, belum meratanya rapid test, hingga tingginya permintaan bahan pangan yang berpotensi memicu inflasi.
Sesi berikutnya diisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Balikpapan, Wahidin Alaudin, SP., MURP., yang memaparkan tugas dan peran DKP3 dalam menjamin ketersediaan, distribusi, dan keamanan pangan. Ia menekankan pentingnya standar higienitas di SPPG, mulai dari tata ruang produksi, sistem penyimpanan dingin, hingga pencatatan neraca pangan daerah yang melibatkan komoditas lokal dan impor.
Drg. Muh. Irfan Siregar, Sp.Perio., Kaur DVI Subbiddokpol Polda Kaltim, turut memaparkan peran Biddokkes dalam penguatan food safety di SPPG Polri. Ia menjelaskan pentingnya SOP higienitas, mekanisme pengawasan internal, hingga risiko hukum apabila terjadi kelalaian dalam pengolahan makanan MBG. Drg. Irfan menyebut bahwa Polri tengah mengembangkan SPPG sebagai pilot project dapur percontohan yang cepat, higienis, dan terukur.
Paparan terakhir disampaikan Kepala Dinkes Kota Balikpapan Dra. Alwiati, A.Apt., yang menekankan dukungan sektor kesehatan dalam percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan. Dinkes bersama Puskesmas akan melakukan inspeksi lingkungan, pelatihan keamanan pangan, serta pembinaan rutin untuk memastikan proses pengolahan pangan sesuai standar kesehatan. Dari hasil monitoring, masih ditemukan sejumlah SPPG yang belum memiliki SOP limbah, belum menjalankan SOP secara konsisten, serta tidak memiliki tenaga sanitasi lingkungan.
FGD ini menjadi wadah konsolidasi lintas sektor untuk memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Timur. Melalui sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga kesehatan, dan komunitas pendidikan, diharapkan pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif, aman, dan memberikan dampak optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.