Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Bontang – Pemerintah Kota Bontang melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini, Senin (24/11/2025), di Ball Room Tanjung Laut Hotel Bintang Sintuk.
Kegiatan ini menghadirkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, organisasi perangkat daerah terkait, camat, lurah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Rakor tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah, mengantisipasi, dan menangani potensi konflik sosial di Kota Bontang.
Sejumlah materi strategis dibahas, di antaranya peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini, penguatan peran pemerintah daerah dan aparat keamanan, hingga pola koordinasi terpadu saat terjadi eskalasi gangguan kamtibmas.
Selain itu, peserta juga mendalami strategi edukasi publik agar masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan, serta mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi gesekan sosial, ekonomi, maupun politik.
Dalam forum tersebut, beberapa isu aktual di Bontang turut menjadi fokus pembahasan. Di antaranya penolakan pembangunan Pabrik Soda Ash oleh sebagian masyarakat, munculnya kembali aktivitas Galian C ilegal yang berpotensi menimbulkan keresahan, serta pentingnya peningkatan pengawasan dan transparansi terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA).
Kapolres Bontang melalui Wakapolres Kompol Ropiyani, S.H., menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kewaspadaan dini bukan hanya tugas aparat, tetapi gerakan bersama. Polri hadir untuk memperkuat koordinasi, melakukan deteksi dini, dan memastikan setiap potensi konflik dapat ditangani sebelum berkembang. Stabilitas keamanan tidak bisa ditunda, dan kami berkomitmen menjaga Bontang tetap aman dan kondusif,” ujar Kompol Ropiyani.
Dalam kesempatan itu, Wakapolres juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Menurutnya, keberhasilan penanganan konflik sosial bergantung pada kualitas informasi awal, kecepatan respons, serta komunikasi terbuka antarinstansi.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen terkait dalam menjaga harmonisasi sosial serta mencegah potensi konflik di Kota Bontang. Pemerintah Kota menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dan koordinasi guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Humas Polda Kaltim